Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Retno Listyarti diminta Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan masukan seputar anggaran pendidikan daerah dan masalah-masalah krusial terkait tawuran antar sekolah.
"Kami diminta untuk memberikan kritikan, masukan soal anggaran. Yang memberikan masukan tiga elemen, kami, terus aliansi guru, dan ICW," kata Retno di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/11).
Retno menegaskan, dia mengapresiasi positif langkah-langkah Ahok untuk meminta pendapat daripada orang di lapangan seperti dirinya. Ada empat hal yang harus disampaikannya kepada Ahok agar dunia pendidikan di Jakarta menjadi lebih baik.
"Kami sebagai orang di lapangan yang lebih tahu, ada 4 hal yang kami sampaikan. Antara lain akses, kualitas, soal tawuran, dan soal sarana prasana harus sesuai dengan kebutuhan sekolah," jelas Retno.
Dia menceritakan, menurut Ahok ada dua program yang bakal dijadikan evaluasi untuk ditindaklanjuti mengatasi dan meminimalisir tawuran antar pelajar.
"Pertama, sekolah yang belum pernah tawuran harus ada upaya pencegahan. Kedua yang sering terlibat tawuran seperti untuk SMA 6 dan SMA 70 ada pembedaan penerimaan siswa. SMA 6 hanya menerima perempuan saja dan SMA 70 hanya menerima siswa laki-laki saja," papar Retno.
Kemudian adanya treatment yang melibatkan kontribusi sekolah, guru dan alumni. Retno mengatakan, akan adanya rolling guru-guru di sekolah untuk memutuskan rantai agar siswa tidak tawuran.
"Ada cara lain ketiga yakni mensosialisasi undang-undang perlindungan anak. Guru tak boleh melakukan kekerasan dan kami minta kepala sekolah dan guru untuk mensosialisasikan hal ini," papar Retno.
Menurutnya, tidak sedikit guru-guru yang tidak tahu akan undang-undang perlindungan anak. Misalnya di Depok siswa mau dijual nggak tahu.
Maka dari itu, dirinya juga membawa data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal kekerasan yang dilakukan di sekolah-sekolah.
Retno mengaku tidak ada anggaran untuk mengatasi kekerasan di sekolah-sekolah. Padahal, anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari APBD jakarta.
"Lebih 20 persen, rehab aja Rp 90 triliun dan ini tak wajar. Padahal kemajuan pendidikan tak hanya rehab tetapi kapasitas dan kualitas semuanya, termasuk kualitas guru," jelasnya.
"Kami mempelajari dua Minggu, angka demi angka saya kasih ke Pak Basuki. Sekolah MH Thamrin biaya operasional Rp 6,5 milliar, cleaning servis saja Rp 3,3 miliar, ini untuk APBD tahun 2013. Kami tidak mengusulkan uang tapi kegiatan-kegiatan antar sekolah," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar